Editorial

Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi

Women’s March pertama kali diadakan 21 Januari 2017 di Washington D.C, merupakan aksi protes yang sengaja digalang menyambut pelantikan presiden baru Amerika Serikat ke-45, Donald Trump. Aksi ini mengangkat isu tentang pentingnya memperhatikan hak-hak perempuan. Isu ini bermula dari akun Facebook perempuan asal Hawaii bernama Teresa Shook, yang mengundang 40 orang temannya untuk melakukan aksi damai memprotes kemenangan Trump. Lalu setelah itu bermunculan akun-akun lain yang ikut menghangatkan isu tersebut, mereka menggabungkan kekuatan lalu membuat satu laman Facebook resmi, “Women’s March on Washington.” Akibatnya, puluhan ribu perempuan dari seluruh Amerika menandatangani petisi ini dan memutuskan untuk ikut dalam aksi.

Isu ini berkembang bukan tanpa alasan, hal ini dipicu oleh sikap Trump yang kerap melontarkan pernyataan bernada diskriminatif-agresif dan dengan sengaja mengabaikan hak asasi manusia, khususnya dalam isu perempuan. Belum lagi skandal pelecehan yang terus bermunculan; makin membuatnya dicap sebagai laki-laki misoginis dan seksis oleh masyarakat. Contohnya, saat rekaman wawancaranya bersama pembawa acara Billy Bush pada 2005 terungkap ke publik. Dalam rekaman tersebut ia mengatakan, untuk menaklukan perempuan yang perlu dilakukan adalah menjamah kemaluannya. Selain itu sikap rasis, fasis, anti-muslim, telah ditunjukkannya selama masa kampanye. Wajar, jika kemudian rakyat Amerika dan dunia, khususnya perempuan, geram, sangat marah dan memutuskan untuk melakukan aksi protes.

Aksi ini diadakan tepat beberapa jam setelah Trump dilantik menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat, seketika atribut merah muda membanjiri Washington D.C, dengan ikon topi rajut berbentuk vagina berwarna merah muda yang diberinama “Pussyhat”. Tak hanya di Washington D.C saja, aksi protes serupa juga terjadi di Boston, New York, Chicago hingga kebelahan dunia lain seperti Australia bahkan Indonesia pun juga mengadakannya. Tak main-main, jika ditotal jumlah peserta aksi Women’s March 2017 di seluruh dunia diperkirakan mencapai 4,6 juta orang, tidak hanya perempuan, kaum lelaki dan juga transgender pun ikut bersuara.

Aksi tersebut dilandasi prinsip-prinsip tuntutan diantarnya; tuntutan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan langsung, structural maupun kultural, hak reproduksi di mana perempuan dan lelaki sepatutnya memiliki akses yang layak untuk kesehatan reproduksi, hak-hak kelompok LGBTIQ, hak buruh, hak sipil, hak bagi penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah keadilan lingkungan hidup. Aksi ini digerakkan oleh sejumlah tokoh aktivis dari beragam latar belakang, ini merupakan aksi massa terbesar di Amerika dalam kurun satu dekade terakhir.

Di Indonesia sendiri, aksi Women’s March pertama kali dilakukan pada 4 Maret 2017 di Jakarta, tepatnya di taman pandang Istana, diikuti sekitar 700 orang gabungan dari berbagai organisasi masyarakat. Aksi ini diinisiasi oleh Jaringan Jakarta Feminist Discussion Group dan Aliansi Damai Tanpa Diskriminasi.

Terdapat 8 tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut, diantaranya; menuntut Indonesia kembali ketoleransi dan keberagaman, pemerintah mengadakan infrastruktur hukum yang berkeadilan gender, pemerintah dan masyarakat memenuhi hak kesehatan perempuan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan masyarakat melindungi lingkungan hidup dan pekerja perempuan, membangun kebijakan publik yang pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lain, termasuk perempuan difabel, pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan di bidang politik, pemerintah dan masyarakat menghormati dan menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT, pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan isu global yang berdampak pada perempuan, serta membangun solidaritas dengan perempuan di seluruh dunia.

Meningkatnya eskalasi hingga aksi ini dilakukan bukan tak beralasan, beberapa kasus yang berkaitan dengan hak asasi perempuan makin meningkat di Indonesia, contohnya dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016, sepanjang tahun 2015 tercatat kasus kekerasan pada perempuan berjumlah 321.752 kasus, dimana kasus paling tinggi adalah KDRT/RP sebanyak 11.207 kasus, dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan fisik yaitu 4.304 kasus. Sedangkan untuk ranah komunitas, terdapat 5.002 kasus, dengan kekerasan seksusal menjadi peringkat peratama dengan 3.174 kasus, kekerasan buruh migran sebanyak 93 kasus, dan traficking 378 kasus.

Aksi Women’s March 2017 membuahkan hasil, salah satunya yaitu; pengesahan Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No.6 Tahun 2012. Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian, dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksananya kedepan.

Dan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017, sepanjang tahun 2016 tercatat 259.150 kasus kekerasan pada perempuan, dimana sekitar 245.000 kasus berasal dari ranah domestik. Kasus yang paling tinggi masih sama, yaitu KDRT/RP mencapai 10.205 kasus, dengan kekerasan fisik sebanyak 4.281 kasus, di ranah komunitas mencapai 3.092 kasus, kekerasan seksual sebesar 2.290 kasus, kekerasan fisik 490 kasus, dan kekerasan buruh migran 90 kasus dan traficking 139 kasus.

Deretan kasus kekerasan terhadap perempuan bermunculan silih berganti, dari tahun-ketahun. Berdasarkan Siaran Pers BNP2TKI Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2013-2018 terdapat 192 perempuan buruh migrant NTT meninggal dunia dan dari dulu rawan akan perdagangan orang (Human Traficking).

Kasus terbaru mengenai buruh migrant perempuan Indonesia baru saja terjadi 10 Februari 2018 kemarin, buruh migran asal NTT bernama Adelina Sau meninggal karena mendapatkan kekerasan oleh majikannya di Malaysia. Baru berapa hari yang lalu tersebar video rekaman buruh migrant perempuan Indonesia yang mendapat kekerasan oleh majikannya di Hongkong, korban sudah diamankan oleh Konsulat Jendral RI, namun identitas korban belum diketahui hingga saat ini.
Dari kasus diatas dapat disimpulkan, bahwa meskipun peraturan dan undang-undang sudah disahkan, tapi masih ada saja kasus kekerasan pada buruh migran perempuan Indonesia. Hal ini memperkuat bukti bahwasanya undang-undang tersebut belum terimplementasi dengan baik.

Menurut Lembaran Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, bahwa setiap hari ada 35 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual, atau setiap jam ada 3 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual.
Faktanya walau sudah masuk Prioritas Legislasi Nasional 2016, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum selesai dibahas dan disahkan oleh DPR hingga saat ini.

Beberapa permasalahan di atas, telah menunjukan daruratnya permasalahan hak asasi perempuan. ini juga yang mendasari Indonesia melakukan kembali aksi Women’s March 2018 di Jakarta, Sabtu (3/3). Aksi ini masih sama dengan aksi tahun sebelumnya, diikuti sekitar 500 orang di kawasan Sarinah hingga Taman Aspirasi Monas.

Ada 8 tuntutan lagi yang disuarakan dalam aksi Women’s March 2018, diantaranya; menghapus kebijakan yang diskriminatif, pengesahan berbagai hukum dan kebijakan, menjamin dan menyediakan akses keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan, menghentikan intervensi negara terhadap tubuh, penghapusan stigma dan diskriminasi berbasis gender, menghapus praktik dan budaya berbasis gender, mengajak masyarakat untuk tidak melakukkan praktik kekerasan, dan menyelesaikan akar permasalahan kekerasan berbasis gender.

Namun focus utama aksi tersebut adalah mendorong percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) , serta mengkritik rancangan KUHP yang di nilai bermasalah dengan perluasan soal zina dan larangan distribusi alat kontrasepsi atau pendidikan kesehatan reproduksi.

Di Indonesia sendiri PRT belum memiliki undang-undang yang kuat untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi pada PRT, contoh yang baru saja terjadi, di televise sedang hangat berita PRT di Pematang Siantar, Sumatera Utara yang menerima kekerasan dari majikannya. Karena itu, aksi menekan untuk RUU PRT segera disahkan.

Belum lagi kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Surabaya, yang dilakukan oleh seorang guru pada 65 anak di bawah umur bulah Februari lalu. Deretan kasus semacam ini semakin menujukkan daruratnya kekerasan seksual, dan mendesak percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hari Women’s March sebenarnya juga berhubungan dengan peringatan hari Perempuan Internasional pada 8 Maret setiap tahunnya. Dengan tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak asasi perempuan dan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi pada perempuan. Melalui rahim seorang perempuan, kita semua bisa dilahirkan ke dunia ini, mari berterima kasih dengan cara memperjuangkan hak asasi perempuan.

Penulis : Nurma Afrinda Prandansari
Editor : Piky Herdiansyah

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!