Opini

Tuan dan Puan DPR, Katanya Wakil Rakyat?

Wakil rakyat seharusnya merakyat,

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat,

Wakil rakyat bukan paduan suara,

Hanya tahu nyayian lagu “setuju”.

Terima kasih Pak Iwan Fals, lagu tersebut mewakili suara rakyat. Sekarang, apakah akan ada lagu baru, Pak? Sepertinya lagu ini sudah sangat lawas bagi para wakil rakyat, sampai suara rakyat tidak didengar.

Tertanggal 5 Oktober 2020, menjadi hari bersejarah yang tidak akan terlupakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dimana menjadi hari puncaknya pengkhianatan yang dilakukan oleh wakil rakyat, yang diamanatkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemaslahatan rakyat melalui pengesahan RUU Cipta Kerja yang dilakukan terburu-buru.

Dengan berbagai polemik menyoali Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang sedari awal sudah ditolak dan dikecam masyarakat. Tapi, dengan tidak bijaksananya para pemangku kebijakan dipimpin oleh seorang Presiden yang ingin menyegerakan penyelesaian RUU Ciptaker ini, tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Jadi, istilah “DPR adalah wakil rakyat” seolah kiasan belaka, yang terjadi di lapangan rakyat dibuat meringis dan menangis.

Undang-undang ini telah menindas rakyat. Tidak hanya membahas soal hak-hak buruh, tapi menyoal investasi, serta lingkungan (baik itu perizinan perusahaan, kerusakan alam, dan perlindungan terhadap alam juga diabaikan).

Sudah sangat jelas penolakan masyarakat terhadap undang-undang ini, terhitung sejak 7 Oktober 2020, berbagai kalangan masyarakat, baik itu aktivis, buruh, pengamat, dan elemen lain yang menolak disahkannya undang-undang ini melakukan berbagai aksi, baik itu aksi media dengan tagar; #tolakomnibuslaw #mositidakpercaya #dprpenghianatrakyat sampai pada video kecaman atas marahnya masyarakat terhadap pengambilan kebijakan oleh Tuan dan Puan pemangku kebijakan.

Tidak hanya itu, aksi demonstrasi turut dilakukan oleh para buruh, dimana jika kita menilik kasus Covid-19 di Indonesia sedang naik, tapi apa boleh buat, yang katanya wakil rakyat sudah tak mau mendengar rakyat, belum selesai penyelesaian kasus Covid-19, tiba-tiba undang-undang yang menuai kontroversi disahkan dengan terburu-buru, tidak ada pilihan lagi, selain menanyakan hak-hak rakyat dengan cara demonstrasi yang artinya menuntut mereka untuk bertemu dengan orang lebih banyak.

Seolah tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh rakyat, Tuan dan Puan DPR, dalam akun media sosialnya meluruskan 12 hoaks Omnibus Law Cipta Kerja. Lucu sekali, mau mempermainkan rakyat atau bagaimana ini? Rakyat sudah dibuat tidak percaya, ditambah lagi dengan drama yang dibuat, baik itu ketika persidangan pengesahan RUU Cipta Kerja, dimana fraksi Demokrat yang menolak RUU Cipta Kerja ini disahkan ingin bersuara malah di-mute, dengan alasan mikrofon mati secara otomatis? Sudahlah, rasanya malu sekali, negara lain sibuk dengan urusan yang lebih penting, tapi Tuan dan Puan malah sibuk dengan urusan yang sudah jelas memperparah keadaan Indonesia yang memang tidak baik-baik saja.

Maka dari itu, semoga kepala negara terketuk untuk mengeluarkan Perppu yang menghapuskan undang-undang ini, dan fokus pada penyelesaian Covid-19.

Penulis: Desi Rahma Sari

Editor: Dinar Wahyuni

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!