Feature

Toleransi Bukan Sebatas Rukun

“Kalau kita melihat perbedaan sebagai suatu dinding penyekat untuk kebersamaan, maka itu jadi permusuhan.”

Penekanan ini disampaikan Pandita Madya Sumedho saat berbincang dengan kalangan pers mahasiswa dari wilayah Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, dan Kudus yang semuanya beragama Islam. Pria yang lahir dengan nama Tan Sun Fa ini ialah pembina Vihara Dhamma Ratana, Labuan, Kabupaten Pandeglang. Tak sulit baginya, sebagai yang minoritas, hidup berdampingan di Labuan yang mayoritas Muslim saat ia datang menjadi pandita vihara di sana 2010 lalu.

Romo, begitu ia dipanggil untuk mengganti sapaan terhadap seorang pandita dalam Buddha, menceritakan bahwa umat Buddha dan agama lain di Labuan hidup harmonis. Tak pernah ada konflik dan ketegangan lainnya yang bersifat sektarian.

Saat perayaan 17 Agustus, pertunjukan barongsai juga turut ditampilkan. Ketika tsunami melanda Pandeglang 2018 lalu, mereka bersama-sama membangun posko pengungsian dan memberikan obat kepada masyarakat terdampak.

Agama apapun, kalau kita saling hormati sesama, tidak bakal ada hambatan. Yang jelas mampu menyesuaikan diri di mana kita berada, ceritanya pada Sabtu (17/10) dalam rangkaian workshop pers mahasiswa Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) angkatan Banten 2020.

Disampaikan Romo Sumedho, hubungan baik antarumat beragama di Labuan juga dikarenakan melihat tokoh agama masing-masing saling bersilaturahmi. Hal ini dibenarkan oleh Ustadz Toni saat bercerita bahwa ia dan Romo sangat akrab dan berbaur dalam kegiatan satu sama lain.

“Kita seperti saudara. Saat ada tahlilan, saya ajak Romo untuk ikut. Meski hanya diam saja, tapi ini bagian dari silaturahmi,” ungkapnya.

Meski pernah ada kejadian penjarahan yang dialami pedagang beretnis Tionghoa di sana, Ustadz Toni sampaikan bahwa hal itu terjadi karena urusan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan pengusiran dan penjarahan yang dialami etnis Tionghoa pada 1998. Di wilayahnya tidak pernah terjadi sentimen bernuansa etnis maupun agama yang berujung kekerasan.

“Tidak adalah perseksusi terhadap umat agama apapun di Labuan,” tegasnya.

Bagi Romo penting untuk saling menghargai dan menerima perbedaan antarumat beragama. Tepat di sekitaran Vihara Dhamma Ratana, ada musala dan gereja. Saling menghormati menjadi kemestian apabila rumah ibadah lain sedang mengadakan kegiatan, sehingga dapat memberikan ketenangan satu sama lain.

“Kita menghormati ketika ada acara malam hari dan di musala ada salat maghrib. Kita berhenti dan berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita,” jelasnya.

Pendekatan kepada Masyarakat dengan Kasih

“Oh, yang orang Indonesia itu ya?” Itu adalah jawaban yang sering didengar apabila ada seseorang yang bertanya di mana rumah Pendeta Markus Taekz, salah seorang Pendeta Gembala Sidang di Gereja Pantekosta Rahmat Carita Banten.

Pendeta Markus dan istrinya, Rusman Anita Sitorus hanya tersenyum dan tertawa saat menceritakannya ulang. Pendeta Markus yang berasal dari NTT datang ke Carita pada tahun 1986 dan kemudian mendirikan gereja di sana.Di sini kan mayoritas Sunda, jadi kadang mereka jawabnya seperti itu. Padahal kan kita semua sama-sama orang Indonesia, celetuk Anita yang juga akrab disapa dengan panggilan Ibu Markus.

Tak pernah timbul rasa benci atau marah karena mendapat perlakuan seperti itu, Pendeta Markus dan istrinya hanya menanggapinya sebagai cerita lucu keseharian mereka di Carita.Selain rutin mengikuti pertemuan dengan tokoh agama lain melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Labuan dan Pandeglang, Pendeta Markus dan istri berusaha sesering mungkin untuk menjaga interaksi dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Hal ini, menurutnya, akan membantu untuk saling mengenal satu sama lain. Sekalipun mereka berbeda agama dan etnis.

“Dari awal kami punya komitmen, sekalipun kami berbeda. Tapi, kami tetap menganggap mereka saudara dan keluarga. Orang yang harus dikasihi, seperti kita mengasihi diri kita sendiri,” jelas Anita.

Sekalipun Carita adalah daerah mayoritas Islam, Pendeta Markus dan istrinya mengatakan tidak mendapat perlakuan diskriminasi dari warga lain. Meski mereka mengakui hingga kini sesekali sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu datang dan mempertanyakan izin bangunan gereja mereka.

“Yah, biasa saja itu. Mereka datang, bertanya, kita jawab saja. Tidak apa-apa,” ungkap Anita.Oleh karena itu Anita kerap menganjurkan kepada seluruh jemaat untuk tetap menghargai dan menghormati umat agama lain. Jangan pernah alergi dengan perbedaan. Perbedaan itu indah dan kita semua saudara, tutupnya.

Dilema Pendirian Rumah Ibadah

Harmonisnya hubungan bermasyarakat antar umat beragama di Pandeglang tidak serta merta menjadikan masyarakat di sana menerima apabila ada keinginan mendirikan rumah ibadah agama selain Islam. Hal ini terlihat dari hanya tiga rumah ibadah selain masjid yang berdiri dan mendapatkan izin resmi di Pandeglang.

Ketua FKUB Pandeglang, Entis Sutisna menyebutkan tiga rumah ibadah itu adalah satu gereja Katolik dan satu vihara di Labuan serta satu rumah ibadah sementara jemaat Protestan di Carita.

“Itu semuanya masih sementara, belum resmi sesuai Peraturan Bersama (Perber Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah). Tetapi, sudah diterima keberadaannya oleh warga sekitar dan sudah tercatat di Kanwil Kemenag Provinsi Banten,” terangnya.

Entis menambahkan bahwa selain dari ketiga rumah ibadah di atas, maka dianggap tidak ada dan seharusnya tidak boleh melakukan peribadatan. Lantaran selain mereka, menurutnya, belum ada pengajuan izin sementara penggunaan rumah ibadah kepada bupati dan belum mengajukan rekomendasi kepada Kemenag serta FKUB.

Di Pandeglang sendiri, berdasarkan informasi yang disampaikan Entis terdapat satu Masjid Agung, 35 Masjid Raya dan 1.695 masjid Jami. Keseluruhan jumlah masjid itu digunakan oleh 1.207.916 umat Islam di Pandeglang untuk beribadah, dan 3 rumah ibadah lainnya yang mendapatkan izin sementara digunakan umat Katolik sejumlah 186 orang, umat Hindu sebanyak 21 orang, umat Budha sebanyak 264 orang dan 14 orang umat Konghucu untuk beribadah. Entis menjelaskan alasan rumah ibadah selain masjid yang mengalami kesulitan mendapatkan izin pendirian rumah ibadah dikarenakan syarat yang belum terpenuhi. Sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 tercantum bahwa diperlukannya 90 jemaat rumah ibadah dengan KTP setempat; dan persetujuan 60 orang warga sekitar rumah ibadah yang ditunjukkan dengan KTP.

Selama ini, disampaikan Entis, kurangnya jumlah jemaat yang kebanyakan yang berasal dari luar wilayah rumah ibadah menjadi kendala. Dalam pemenuhan jumlahnya juga tak diperbolehkan untuk mendatangkan jemaat dari luar desa, kecamatan dan luar kabupaten.

“Hingga kini FKUB belum pernah menerima usulan pendirian rumah ibadah,” terangnya saat ditanyakan apakah pernah ada pengajuan izin rumah ibadah selain Masjid di Pandeglang.

Pun, kalau melihat jauh ke belakang akan ditemukan beberapa praktik intoleransi yang terjadi di Pandeglang. Alnoldy Bahari dari Cibitung, Pandeglang, mengalami persekusi karena dituduh melakukan penodaan agama dan ujaran kebencian melalui status Facebooknya pada 2017. Ia ditahan, harta benda disita dan pertanian beserta ternak milik mereka dirusak dan hilang.

Sebelumnya, 6 Februari 2011, terjadi pengusiran terhadap masyarakat Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang oleh masyarakat. Tiga orang jemaat Muslim Ahmadiyah meninggal dunia dan sisanya terusir dari kampung sendiri hingga hari ini.

Perlu diingat bahwa toleransi harusnya tidak hanya sebatas rukun silaturahmi antartetangga berbeda agama, tapi juga semua warga berhak mendapatkan akses dan rasa aman yang sama saat beribadah. Hal ini ditekankan oleh Deputy Director Human Right Working Group (HRWG) Daniel Awigra.

Baginya, pelarangan seseorang untuk menunjukkan ekspresi keagamaannya adalah pelanggaran kebebasan bagi setiap individu yang seharusnya dijamin oleh negara. Pemerintah harus dan wajib menghormati serta aktif melindungi setiap pilihan warganya.

“Jadi saat ada yang tidak mendapatkan haknya, tugas negara untuk memastikan orang tersebut mendapatkan haknya. Termasuk rasa aman saat beribadah,” tambahnya.

Terkait izin pendirian rumah ibadah, Awigra menekankan bahwa seharusnya yang dilakukan oleh negara adalah izin mendirikan bangunan rumah ibadah, bukan izin keagamaannya. Tanggung jawab negara ialah memfasilitasi warganya untuk mengekspresikan hak dan kebebasannya dalam beragama sesuai keyakinannya masing-masing.

“Kalau izin kan seperti meminta persetujuan. Kenapa harus meminta persetujuan dari warga negara lain, toh sama-sama warga negara? Yang dicek (oleh pemerintah) harusnya apakah bangunannya aman, luas bangunannya cukup atau enggak buat jumlah umatnya,” jelas Awigra.

Penulis: Juniancandra Adi Praha

Editor: Desi Rahma Sari

***

Tulisan ini bagian dari program Workshop Pers Mahasiswa yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!