BeritaNews

Sengketa Lahan Nantikan Kebijaksanaan Gubernur

PALEMBANG, GELORASRIWIJAYA.CO – Hasil fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antara kelompok masyarakat Desa Betung dan sekitarnya dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menantikan kebijaksanaan dari Gubernur Sumsel, Jumat (27/9).

Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari progres yang sudah dibahas dalam rapat sebelumnya. Fokus pembahasannya adalah tentang inventarisasi dan verifikasi data/dokumen yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dokumen yang diminta untuk masyarakat Desa Betung berupa hak/surat tanah yang belum diganti rugi dan untuk PTPN VII Cinta Manis berupa hak/surat yang telah diganti rugi.

Akhmad Najib selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra menyatakan bahwa masih ada selisih paham antara pihak masyarakat dan PTPN VII Cinta Manis mengenai tanah marga karena menurut masyarakat Desa Betung tidak ada tanah marga di Desa Betung 1.

Terlepas dari masih adanya selisih paham, Akhmad Najib mengatakan pertemuan kali ini merupakan hal lebih baik dari sebelumnya. “Jika sebelumnya ada sumbatan, kali ini sudah ada titik terang untuk progres sengketa lahan antara masyarakat Cinta Manis dengan PTPN VII Cinta Manis,” kata Akhmad.

Menurut penuturan Abdul Hamid, asisten kepala SDM umum dari PTPN VII Cinta Manis, mereka sudah membayarkan ganti rugi kepada masyarakat lewat pemerintah marga pada tahun 1982. Terkait warga penggarap yang belum mendapatkan ganti rugi, mereka mengakui bahwa baru mengetahui hal tersebut ketika rapat berlangsung.

“Kami akan tetap komitmen pada apa yang sudah kami lakukan. Ketika masyarakat sudah dimediasi oleh pemerintah provinsi nantinya, masih belum bisa menerima hasilnya akan lebih baik kita tempuh jalur hukum agar mendapat kepastian yang dapat diterima semua pihak,” ungkap Abdul Hamid.

Dari masyarakat Desa Betung sendiri, mereka masih akan menunggu kebijaksanaan dari Gubernur Sumsel karena data-data yang diinginkan oleh Gubernur telah diberikan dari kedua pihak. Menurut mereka, Desa Rengas dan Desa Betung masih dalam satu hamparan dan tidak memiliki alasan untuk tanah marga seperti yang ada dalam surat keputusan antara Desa Rengas dan Desa Betung.

Perwakilan dari Gerakan Tani Sumsel Pembaharuan (GTSP), Adit, mengatakan tanah marga di Pesira Tanjung Batu tersebut sifatnya masih global. “Tidak ada yang menjelaskan bahwa Desa Betung masuk pesira tersebut. Tidak ada tanah marga karena masyarakat sudah ada terlebih dahulu di Desa Betung daripada PTPN VII Cinta Manis,” lugasnya.

Penulis : (oya)

Editor: (rhs)

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *