EditorialOpini

Sangkut Paut New Normal dengan Herd Immunity di Tengah Pandemi

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga yang saat ini berkembang adalah New Normal dan Herd Immunity. PSBB yang dinilai belum efektif untuk menanggulangi Covid-19 digantikan dengan kebijakan New Normal yang digadang-gadang dapat memperbaiki kondisi perekonomian dan mengakhiri pandemi Covid-19.

Kebijakan New Normal sendiri akan mulai diterapkan pada bulan Juni atau saat segala sesuatunya siap. Beragam asumsi memperkirakan bahwa New Normal adalah dalih menciptakan Herd Immunity atau imunitas berkelompok di Indonesia. Namun, wacana ini perlu dikaji ulang karena alih-alih berdamai dengan virus Corona, Indonesia malah akan kehilangan separuh dari populasinya.

Herd Immunity dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan memberikan vaksin dan kedua dengan membiarkan sebagian orang terjangkit sehingga tubuh orang tersebut membentuk kekebalan alami. Mengingat belum adanya vaksin untuk Covid-19, berarti Herd Immunity yang akan diterapkan di Indonesia adalah dengan cara kedua. Herd Immunity dengan cara ini membutuhkan setidaknya 70 persen dari populasi harus terinfeksi terlebih dahulu. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam berita terkini mengecam konsep Herd Immunity. Menurut Direktur Eksekutif Program Kedaruratan kesehatan WHO, Dr. Michael Ryan, penerapan Herd Immunity ini adalah pemikiran yang keliru. Dr. Ryan menjelaskan bahwa konsep ini seyogyanya digunakan untuk menghitung berapa banyak vaksin yang harus disebar di suatu populasi untuk melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi.

Di Swedia, Herd Immunity telah diterapkan untuk menangani Covid-19 ini, namun nyatanya Swedia mendapatkan hasil yang mengecewakan. Kegagalan terjadi karena jumlah manusia yang memiliki kekebalan tidaklah cukup untuk mewujudkan Herd Immunity. Salah satu contoh Herd Immunity yang terbilang berhasil ialah saat virus Zika pada tahun 2015 di Brazil.

Melihat skenario New Normal versi pemerintah Indonesia, yakni infrastruktur kesehatan memadai, kapasitas tes ditingkatkan, dan protokol kesehatan sudah tersosialisasi merata, Indonesia nampaknya masih belum bisa dikatakan siap untuk menerapkan New Normal ini. Apalagi untuk menciptakan Herd Immunity, ini akan sangat berisiko bila diterapkan tanpa adanya kesiapan yang matang.

Pemerintah harus harus benar-benar menyosialisasikan kebijakan New Normal agar dapat dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai penerapan New Normal dikarenakan pemerintah terlalu mendengar keluh kesah pebisnis atau melakukan tindakan dengan dasar yang kurang jelas dan tidak memihak masyarakat umum. Di lain sisi, masyarakat juga perlu kritis menanggapi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan untuk kebaikan hajat orang banyak perlu didukung, sedangkan jika dinilai kebijakan tersebut untuk menguntungkan satu pihak perlu dikritisi.

Kebijakan-kebijakan yang diambil harus didasari oleh kepentingan semua masyarakat Indonesia dan menuntas kasus penyebaran Covid-19. Kesalahan pengambilan kebijakan juga dapat berdampak. Jangan sampai keinginan untuk memperbaiki roda perekonomian dan memutus rantai penyebaran Covid-19 malah merenggut banyak nyawa dan roda perekonomian tidak membaik.

Penulis : Redaksi

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!