Opini

Polemik SP3 Keluaran KPK

Indonesia dengan korupsinya serasa benang merah tanpa bisa terputus. Hati nurani para pelaku korupsi tampaknya telah mati. Bagaimana tidak, yang mereka ambil itu ialah uang kepemilikan rakyat. Ironi, di tengah pandemi seperti sekarang, sebagian dari tikus-tikus berdasi tersebut malah memanfaatkan keadaan dengan menyelundupkan uang bantuan sosial milik rakyat.

Uang dan kemewahan memang mematahkan nurani sekali lagi. Mirisnya lagi, rakyat kembali dikecewakan dengan hukuman yang tak seberapa. Terbaru dari yang baru, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

BLBI sendiri merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Dengan rincian, yaitu 10 bank merupakan bank beku operasi, 5 bank take over, 18 bank berstatus bank beku kegiatan usaha, dan 15 lainnya adalah bank dalam likuidasi.

Kasus yang dihentikan oleh KPK adalah kasus yang menjerat Obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, dan istrinya, Itjih Nursalim. Menurut beberapa sumber, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 2019 atas pengembangan kasus yang menjerat Syafruddin Temenggung selaku mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN). Putusan MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Namun, perbuatan Syafruddin tersebut tidak masuk ke ranah tindak pidana. Syafrudin dalam hal ini mengajukan kasasi Ke Makamah Agung, hingga MA melepaskan Syafruddin dari hukuman dan KPK gagal menempuh proses peninjauan kembali (PK) terhadap vonis tersebut. Pemberian kasasi ini memberikan angin segar kepada kedua tersangka yang masih DPO, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Kenapa demikian? Karena menurut KPK yang dikutip dari Tirto.id, Pasal 55 ayat (1) KUHP. KPK mendasarkan SP3 kepada ketentuan Pasal 11 UU KPK, yakni tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara dalam kasus BLBI.

Keputusan SP3 tersebut merujuk Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dari kasus korupsi tersebut, negara disinyalir mengalami kerugian sebesar 4,58 triliun. Angka tersebut angka yang fantastis, bukan? Dikeluarkannya SP3 oleh KPK, otomatis kedua tersangka akan terbebas dari jeratan hukum yang melabelinya selama ini. Lantas kerugian negara hanya sebatas kerugian saja tanpa ada pertanggung jawaban?

Segala aspek kemewahan yang dipaksakan sungguh mencengangkan dan tak jarang mengecewakan banyak orang. Pandemi belum usai, negara belum pulih, tetapi harus kembali menoreh sejarah yang tak diinginkan.

Sumber foto: Kompas.com

Penulis: (ftw)

Editor: (fey)

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!