KolomOpini

Polemik Pemira Unsri 2021

Berbeda dengan Pemilihan Raya (Pemira) tahun lalu, Pemira tahun ini cukup unik karena dilakukan secara online. Mulai dari kampanye sampai debat dilaksanakan secara online dan melibatkan dua pasangan calon (paslon) Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa (Presma-Wapresma). Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai hingga mengakibatkan semua aktivitas tatap muka dibatasi.

Meski dilaksanakan secara online, aura panas Pemira tetap saja dirasakan oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri). Hal ini timbul akibat persaingan ketat dari kedua paslon dan kegigihan mereka dalam memperebutkan kursi kepemimpinan mahasiswa. Selama masa kampanye hingga Pemira berlangsung, terdapat banyak sekali polemik yang terjadi diantara kedua paslon Presma-Wapresma. Tentu saja hal itu menjadi topik hangat di kalangan mahasiswa Unsri saat ini, seperti kabar buruk antar paslon, kampanye hitam, isu oligarki, kecurangan pada saat pemilihan, hingga kabar pemalsuan rekapitulasi hasil suara.

Berdasarkan hal-hal itu, mari kita bahas beberapa polemik yang terjadi dalam Pemira tahun ini:

Pertama, buruknya sistem pemilihan yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keluarga Mahasiswa (KM) Unsri. Mekanisme yang dipakai oleh KPU, yaitu voting online dengan cara pengambilan token terlebih dahulu. Pada pengambilan token ini mahasiswa hanya perlu memasukan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), tempat tanggal lahir serta menyertakan alamat email aktif. Setelah itu, nantinya token tersebut akan masuk ke email yang tertera. Sangat mudah sekali.

Cukup dengan tahu NIM, tempat dan tanggal lahir siapapun bisa memberikan hak suaranya. Hal ini bahkan dibuktikan dengan beredarnya video yang memperlihatkan salah seorang yang dapat masuk ke dalam laman pemilu dengan menggunkan NIM orang lain, serta memberikan voting tanpa adanya kendala. Untuk mengetahui data lain yang diperlukan, seperti tempat dan tanggal lahir dari NIM yang ia pilih secara acak, si pembuat video menjelaskan bahwa dirinya mencari di laman Facebook. Dan akhirnya pada hari-H Pemira, banyak mahasiswa yang mengeluh tokennya sudah digunakan oleh orang lain. Seharusnya, sistem yang akan digunakan dalam Pemira memiliki pengamanan khusus, seperti memperlihatkan foto KPM ataupun bukti lain yang dapat dipercaya.

Kedua, terdapat beberapa kecurangan yang terjadi selama Pemira berlangsung. Kecurangan ini bahkan sudah terbukti, dimana ada dua fakultas yang ketahuan melakukan tindakan tidak terpuji dengan memberikan voting ke salah satu paslon. Fakultas tersebut meliputi Fakuktas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Hal ini diketahui melalui email mahasiswa yang memberikan voting, email yang sama sedangkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) berbeda. Seharusnya KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) sebagai tim penyelenggara memiliki wewenang untuk menindak tegas kecurangan tersebut.

Ketiga, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan hasil pada 29 Januari 2021 lalu, total suara yang masuk pada Pemira tahun ini mencapai 17.905 ribu suara. Padahal biasanya pada pemilihan secara offline, mahasiswa yang terlibat dalam pemira Unsri hanya sekitar 12 ribu-an kepala. Ternyata voting secara online lebih digemari oleh mahasiswa, karena tanpa harus antri panjang dan bahkan sambil rebahan pun mahasiswa bisa memberikan vote. Terobosan voting online ini bisa saja jadi pilihan pencoblosan untuk ke depannya, walaupun sistem perkuliahan sudah tatap muka di kampus. Tetapi harus dengan persiapan yang matang.

Keempat, timbul banyak sekali pertanyaan mengenai kebenaran data 17.905 ribu suara yang masuk tersebut. Di satu pihak, KPU tidak bisa membuktikan dari mana data-data yang masuk ini. Banyak pihak menuntut dilakukannya peninjauan ulang bahwa data tersebut benar mahasiswa aktif atau tidak. KPU harus bisa menjawab pertanyaan tersebut, jangan malah memilih bungkam. Seharusnya sejak awal, KPU mengantisipasi hal ini dengan memegang data mahasiswa yang suaranya layak agar pertanyaan dan kabar buruk yang beredar dapat ditepis dengan mudah.

Kelima, polemik yang terjadi pada KPU dan Banwaslu. Hingga saat ini, kedua lembaga tersebut memilih bungkam bahkan sekretariat mereka pun selalu tertutup rapat. Padahal saat ini merekalah pihak terpenting yang dibutuhkan penjelasannya, tetapi mereka seolah menghilang tanpa jejak. Banyak pihak yang butuh kejelasan. Selain itu, kedua lembaga ini juga seolah-olah tidak lagi sejalan, bahkan saling lempar surat keputusan. Seharusnya kedua lembaga saling berkoordinasi dengan ketegasan, mau kemana dan bagaimana terkait Pemira ini.

Dari beberapa poin tersebut yang menjadi titik pertanyaan terbesar saat ini dikarenakan salah satu paslon melayangkan gugatan. Bagaimana kelanjutannya? Lalu bagaimana pula sanksi kepada kedua fakultas yang kedapatan curang? Apakah dibiarkan saja ataukah akan dilakukan pemilihan ulang?

Penulis: (ftw)

Editor: (fey)

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!