Berita

Pengukuran Lahan Tak Kunjung Dilakukan, Mahasiswa dan Masyarakat Adakan Aksi

PALEMBANG, GELORASRIWIJAYA.CO– Gerakan Anti Penindasan Rakyat (Gertak) melakukan Seruan Aksi Gruduk Kantor Gubernur Sumatra Selatan, dengan tuntutan Penyelesaian Konflik Agraria PTPN VII. Aksi ini dihadiri oleh Mahasiswa Univesitas Sriwijaya (Unsri) dan masyarakat Betung dan Seribandung, Kamis (25/5).

Kedatangan mahasiswa dan masyarakat ke Gedung Gubernur disambut oleh aparat kepolisian yang menjaga pintu masuk gedung gubernur dengan ketat. Menurut Dedi salah satu warga dari Desa Betung mengatakan bahwa, pada tanggal 10 April forum tersebut dihadiri oleh, Asisten 1 Pemprov Sumsel, Asisten 1 Pemda Ogan Ilir, kepala DLHP, Kepala Disnaker, Sekdin BPN, pimpinan PTPN VII Cinta Manis, Masyarakat Betung dan Seribandung, serta Aliansi Gertak.

Dari hasil forum sebelumnya, ditetapkan sebuah kesepakatan yaitu akan dilakukan pengukuran lahan ulang, untuk membuktikan apakah PTPN tersebut memiliki hak dalam mengolah lahan tersebut, hal ini dikarenakan setelah melakukan klarifikasi dengan BPN dan DLHP bahwa PTPN tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) serta telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertahanan serta Kanwil Badan Pertahanan Nasional Sumatera Selatan, secara tidak langsung pengelolaan yang dilakukan oleh PTPN dapat dikatakan ilegal.

“Tidak ada tindak lanjut dari hasil forum sebelumnya, aliansi Gertak pun tak tinggal diam, mereka langsung menemui BPN untuk mengantarkan surat dari warga untuk pengukuran ulang, serta mendatangi kantor DLHP untuk meminta ketegasan pemerintah, namun pemerintah melontarkan banyak alasan seperti anggaran, alat-alat dan surat menyurat lainnya hingga akhirnya aliansi Gertak pun mengirimkan surat susulan kepada DLHP yang seharusnya tidak perlu,” Riski Agung salah satu mahasiswa yang ikut aksi.

Pengukuran pun tak kunjung dilakukan hingga akhirnya terjadilah aksi yang dilakukan hari ini, dibuka dengan beberapa orasi dari petinggi petinggi mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat Betung dan Seribandung. Setelah beberapa lama melakukan orasi, massa memaksa masuk dan terjadi sedikit bentrok antara aparat kepolisan dan mahasiswa. Meski begitu akhirnya mahasiswa dipersilahkan masuk dan bermusyawarah dengan pemerintah yang sama dengan forum sebelumnya.

Pada forum kali ini Asisten 1 Pemprov Sumsel mengatakan bahwa pengukuran lahan akan dilaksanakan pada Jum’at (26/4) dengan ditandatangani surat MOU yang ditujukan kepada pemerintah sebagai jaminan bahwa hal yang disepakati benar-benar dilakukan. Meski terjadi percekcokan akhirnya Edward Candra selaku Kepala Dinas DLHP Sumsel mengajukan diri sebagai penanggung jawab bahwa akan diadakannya pengukuran pada Jum’at nanti, dan ditanda tangani pula oleh presiden mahasiswa Ni’matul hakiki sebagai perwakilan dari mahasiswa.

Dengan hal ini masyarakat petani berharap bahwa konflik ini cepat terselesaikan, agar tidak ada lagi keributan, kesengsaraan dan kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Betung dan Seribandung.

Penulis : (aul)

Editor: (rhs)

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!