Opini

Menyoal Penerapan PSBB di Indonesia

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dasar pengambilan keputusan PSBB tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU kekarantinaan kesehatan, yang dimaksud PSBB yakni pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi tersebut. PSBB merupakan salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU. Tujuan dari dilaksanakannya PSBB adalah untuk mencegah peluasan penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Pembatasan yang dilakukan dalam PSBB ini meliputi kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas, resepsi pernikahan dan pesta khitanan, berkerumun di luar ruangan melebihi 5 orang, kapasitas penumpang di kendaraan umum maupun pribadi maksimal 50%, tidak diperbolehkan makan di tempat makan, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan moda transportasi. Banyak pula kantor ataupun instansi yang diharuskan untuk meliburkan diri, tetapi pengecualian untuk kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Beberapa kota yang telah menerapkan PSBB adalah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Bandung, Tanggerang, Pekanbaru, Makassar, Gowa, Tegal, Sumatra Barat, Banjarmasin, Tarakan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Gorontalo. Durasi PSBB dapat diperpanjang dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi selanjutnya. Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal satu tahun dan denda 100 juta rupiah.

Untuk pemberlakuan PSBB itu sendiri, diajukan terlebih dahulu oleh kepala daerah setempat ke kementerian kesehatan. Hal ini telah diatur sesuai dengan UU yang berlaku yakni Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB yang di dalamnya teradapat syarat pengajuan. Dari beberapa kota yang mengajukan PSBB, ada beberapa kota yang pengajuannya ditolak, seperti Rote Ndao, Palangka Raya, Sorong, dan Bolaang Mongodow.

Pemerintah secara struktural sudah baik dan punya landasan hukum, namun secara pelaksanaan masih terbilang berbelit dan lamban. Mungkin itu semua sesuai dengan kondisi daerah yang berbeda-beda. Tapi, alangkah baiknya kondisi berbeda ini juga jangan dibuat sama rata terkait persyaratan tersebut. Alasan pengajuan PSBB ditolak bisa jadi karena belum sesuai dengan persyaratan atau terkendala anggaran.

Lalu kenapa harus PSBB bukan lockdown wilayah? Saat ini, dapat kita lihat dan pahami alasan pemerintah mengambil tindakan PSBB sebab lebih baik untuk dilakukan sekarang ini ketimbang lockdown karena pemerintah belum bisa menyanggupi hajat hidup masyarakatnya terutama dalam hal ekonomi semacam kebutuhan pokok perorang. Kenapa tidak lockdown saja? Dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, tindakan lockdown sudah terlambat dilakukan. Walaupun tetap dilakukan tindakan lockdown, maka negara akan mengalami kerugian, yaitu penyebaran virus Corona di Indonesia sudah kepalang basah membutuhkan dana besar dalam hal penyembuhan pasien dan kerugian untuk menanggung kebutuhan masyarakat Indonesia. Jika saja pemerintah lebih cepat dalam mengambil tindakan pencegahan Covid-19 dari awal dan tidak menganggap sepele, mungkin kerugian tersebut bisa sedikit diminimalisir.

Pemerintah sejauh ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dan menyembuhkan pasien Covid-19 ini, tidak sepatutnya kita sebagai masyarakat terus menerus menyalakan pemerintah. Walaupun lagi-lagi kebijakan ini belum membuahkan hasil yang berarti. Masih banyak masyarakat yang belum patuh dan tidak ada konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seperti yang sudah kita ketahui, penerapan PSBB ini dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan yang melaksanakannya pemerintah daerah dan diajukan ke pusat karena pemerintah daerah belum memiliki keleluasaan mengenai PSBB. Itulah sebabnya masih terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Walaupun apa yang dijalankan sampai detik ini sudah sesuai dan mengacu pada UU.

PSBB yang sudah diberlakukan saat ini belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak yang melanggar, entah itu masyarakat maupun pelaku bisnis. Contohnya, masih banyak perusahaan di luar sektor yang diizinkan untuk tetap beroperasi. Hal ini termasuk salah satu pemicu pekerja/masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasanya. Masyarakat juga masih belum punya kesadaran. Mereka masih banyak yang keluyuran dengan tidak memakai masker sesuai protokol pencegahan Covid-19. Kita tidak bisa menyalakan bahwa urusan pekerjaan adalah demi menyambung hidup, tetapi setidaknya mereka harus tetap menjalankan protokol yang ada agar semua dapat dikendalikan. Seperti kata Ganjar Purnowo, “Garda terdepan sekarang bukan tenaga medis, tapi individu itu sendiri. Sedangkan, tenaga medis itu garda terakhir”.

Di kota yang sudah menerapkan PSBB tetap masih ada saja masyarakat yang menganggap remeh. Hal ini dikarenakan mereka belum cerdas memahami aturan pemerintah terkait PSBB. Seharusnya aturan yang dibuat dan hukuman yang ditetapkan harus tegas seperti memberikan hukuman ke pelanggar, tapi nampaknya sanksi yang telah ditetapkan hanya sekadar cukup tahu saja.

Sebenarnya efektif atau tidaknya kebijakan PSBB ini tergantung dari aksi dan reaksi masyarakat itu sendiri. PSBB adalah kebijakan yang efektif, tetapi dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan efektif karena butuh banyak elemen untuk menjalankannya. Harus ada kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat agar PSBB ini efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Penulis : Redaksi

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!