Editorial

Menilik Kembali New Normal di Indonesia

‘New Normal’ dua kata yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Istilah new normal sendiri semakin meroket semenjak mondar-mandir di berbagai platform media. Bermula dari Presiden Indonesia, Joko Widodo yang menyatakan telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi Covid-19. Ancang-ancang untuk memberlakukan new normal di Indonesia sendiri sudah dipikirkan sejak minggu ketiga di bulan Mei 2020. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah Covid-19 yang angka kesembuhannya makin meningkat dengan memperhatikan epidemiologis dan kesiapan regional.

Ide new normal dicetuskan pertama kali bukanlah oleh pemerintah Indonesia, melainkan disuarakan oleh tim dokter di University of Kansas Health System. Mereka menyatakan pandemi yang sudah menewaskan lebih dari 350.000 jiwa di seluruh dunia per 27 Mei 2020 ini akan mengubah tatanan hidup keseharian manusia. New normal akan membatasi kontak fisik manusia yang sebelumnya adalah aktivitas biasa seperti berjabat tangan dan berpelukan.

Organisasi kesehatan dunia, WHO juga telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi Covid-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan Covid-19 sebelum menerapkan new normal.

Namun, alih-alih membahas new normal, masyarakat lebih terfokus keputusan yang dibuat oleh presiden RI ke-7 ini yang dinilai terlau tergesa-gesa. Keputusan untuk memberlakukan new normal atau kenormalan baru di Indonesia membuat masyarakat memiliki dua pendapat yang berbeda yaitu pro dan kontra.

Sebagian masyarakat yang mendukung diberlakukannya kenormalan baru adalah masalah ekonomi. Menghadapi krisis keuangan bagi mereka lebih menyeramkan dibandingkan berhadapan dengan Covid-19. Karena tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan menghilang dan selama itu masyarakat tidak bisa hanya berdiam diri di rumah dengan perut kelaparan, apalagi bantuan yang dikirim oleh pemerintah bagi keluarga yang terdampak pandemi ini tidak mencukupi.

Kecepatan bermutasinya Covid-19 ini juga menyebabkan pembuatan vaksin dan obat akan relatif lebih lama. Mengutip dari kompasiana.com, ada teori yang mengatakan bahwa pemberlakuan new normal juga akan menjadi salah satu solusi munculnya herd immunity (kekebalan komunitas), karena makin banyak orang yang terjangkit Covid-19, maka akan banyak juga orang yang memiliki imunitas atau kekebalan terhadap virus ini. Dengan pemberlakuan new normal maka jumlah yang terinfeksi mungkin akan semakin tinggi. Hal ini juga memunculkan semakin tingginya masyarakat yang memiliki imunitas alami teradap virus ini sehingga berpeluang untuk melumpuhkan Covid-19 itu sendiri. Namun, yang jadi pertanyaannya, siapkah masyarakat Indonesia dalam prosesnya?

Masyarakat yang menolak diberlakukannya new normal merasa bahwa pemberlakuan new normal tidak tepat waktu mengingat kurva korban berjatuhan akibat Covid-19 masih meningkat. Pemerintah hanya memperhatikan kurva orang yang sembuh, namun kurang memperhatikan kurva orang yang terjangkit. Dengan diberlakukannya new normal, pemerintah berharap masyarakat dapat meningkatkan disiplin diri dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun faktanya, disiplin sendiri masih menjadi PR besar pemerintah. Hal ini terlihat dari sebelum diberlakukannya new normal, masyarakat masih enggan menggunakan masker dan melakukan social distancing, apalagi sekarang?

Flashback saat Covid-19 pertama kali masuk Indonesia, seluruh masyarakat kocar-kacir. Hal-hal gila pun dilakukan untuk melindungi diri sendiri. Masker yang semestinya dipakai oleh tenaga medis dan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan habis, sehingga membuat masker jadi barang langka, membeli kebutuhan pokok secara berlebihan dan kurangnya kepekaan terhadap sesama seperti mengucilkan keluarga pasien Covid-19.

Sayangnya, setelah diberlakukan kenormalan baru, masyarakat hilang kendali. Seakan-akan dunia sudah benar-benar normal. Padahal ada kata new didepan kata normal namun yang dilihat hanya kata ‘normal’. Kewas-wasan terhadap virus ini boleh saja menurun, tapi setidaknya sifat berhati-hati harus semakin meningkat. Entah ini istilah yang digunakan pemerintah yang salah, atau masyarakatnya yang bermasalah.

Bukan hanya waktu yang tidak tepat, pemerintah juga tidak memerhatikan budaya yang ada di masyarakat Indonesia, karena sedikit banyaknya budaya yang ada masih sangat mempengaruhi keberhasilan new normal yang diterapkan. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya disiplin, ketaatan dan lain sebaginya harus benar-benar siap. Kurangnya kesiapan budaya dan psikis masyarakat ditunjukkan oleh data dilapangan saat menjelang idulfitri 1441 H kemarin.

Di tengah masyarakat sendiri bahaya Covid-19 masih belum dipahami betul. Masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa semua yang terjadi adalah takdir sehingga banyak yang mengabaikan protokol yang ada. Artinya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi, kampanye edukasi yang lebih masif agar pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 dan new normal benar-benar mumpuni. Tidak hanya itu, adanya manipulasi data seperti pasien dengan penyakit lain, namun dikatakan terjangkit Covid-19 merupakan fenomena yang membuat masyarakat menjadi kurang percaya adanya keberadaan virus ini.

New normal memang salah satu ide yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan perekonomian dengan tanpa mengabaikan aspek kesehatan, namun pemerintah juga harus betul-betul menyiapkan segala hal dalam memberlakukan new normal. Jangan sampai keputusan ini diambil hanya untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa pandemi ini sudah bisa ditangani oleh pemerintah dengan baik padahal nihil.

Penulis : Redaksi

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!