Artikel

Mengenang Tragedi Kelam ’98 dan Tumbangnya Masa Orde Baru

Orde baru adalah orde yang dimulai pada tahun 1966, dimana Soeharto menjabat sebagai presiden yang baru, menggantikan Soekarno. Awal lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Pada 22 Februari 1967 akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan itu adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbagai bidang tersebut. Kelebihan masa orde baru yaitu pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia, dari 70 dolar menjadi 100 dolar. Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak ada, meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis, dan angka pengangguran mengalami penurunan.

Selain itu, kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik, meningkatkan stabilitas dan keamanan negara Indonesia, merencanakan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh, mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

Di samping kelebihan, tentu juga ada kekurangan di era pemerintahan Soeharto tersebut, yang paling diingat yakni banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan terkekangnya kebebasan pers dan  berpendapat. Pada masa itu, pers dilarang menyebarkan berita miring seputar pemerintahan. Jika ada yang berani mengkritik atau mempublikasikan mengenai pemerintahan pada saat itu, ada sebuah ancaman keras dan tentu juga akan mengancam penerbitannya.

Selain itu, stasiun televisi hadir sebagai pendukung kekuasaan pemerintah. Media yang berseberangan dengan pemerintah dibredel. Poster, pamflet, dan grafiti yang bernada ancaman terhadap pemerintah akan segera ditindak, karena dianggap menganggu stabilitas atau tindakan.

Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kenaikan signifikan, hingga mencapai 17.000 rupiah terhadap 1 USD. Kekacauan terjadi di mana-mana. Ratusan perusahaan baik skala kecil maupun skala besar tumbang. PHK tak terelakkan. Ratusan ribu orang menjadi pengangguran.

Akhirnya, pada tahun 1998 puncak dari krisis moneter, timbulah gerakan mahasiswa yang memintah dilengserkannya Soeharto dari jabatannya. Gerakan ini juga menolak terpilihnya Soeharto sebagai presiden Indonesia untuk yang ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998. Kondisi ekonomi yang memburuk membuat mahasiswa mulai melakukan unjuk rasa di luar kampus. Demonstrasi ini kemudian berubah menjadi tragedi pada 12 Mei 1998. Penembakan dan kekerasan di Universitas Trisakti yang dilakukan oleh aparat keamanan tak terelakkan, mengakibatkan empat mahasiswa Trisakti meninggal, dan beberapa mahasiswa hilang.

Pada 18 Mei 1998, para mahasiswa Universitas Indonesia (UI) memutuskan bergerak menuju DPR untuk menyatu dengan kelompok mahasiswa lain yang sejak pagi mengepung gedung DPR/MPR. Dua kelompok mahasiswa Universitas Indonesia, Senat Mahasiswa UI dan Keluarga Besar UI, sepakat untuk bergerak bersama.

Dalam waktu yang bersamaan, Ketua PP Muhammadiyah, Amien Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR. Pada pertemuan tersebut, Amien Rais menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono X siap memimpin long march pada 20 Mei 1998 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya Sidang Umum Istimewa MPR dengan agenda penggantian kepemimpinan nasional.

Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR/MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Saat itu juga, pimpinan DPR/MPR yang diwakili Harmoko membuat konferensi pers dalam menyikapi tuntutan reformasi dengan meminta Soeharto untuk mundur. Akan tetapi, pernyataan pimpinan DPR itu disanggah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Pernyataan pimpinan DPR dinilai Wiranto sebagai pendapat pribadi dan terlalu tergesa-gesa.

Mahasiswa menduduki DPR. Meski Harmoko membuat pernyataan mengejutkan tersebut, mahasiswa masih tetap berada di sekitaran gedung DPR/MPR. Mahasiswa tetap tidak beranjak meninggalkan gedung DPR/MPR. Aksi tetap berlanjut sampai pada esok harinya,19 Mei 1998, jumlah mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR semakin banyak saja. Hal Inilah yang menyebabkan Soeharto semakin terdesak. Dinamika politik yang ada saat itu pun tidak menguntungkan lagi bagi Soeharto. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden Indonesia. Dengan demikian fase baru telah dimulai yang dikenal dengan era reformasi. Sekarang ini, sudah 21 tahun terlewati setelah peristiwa kelam tersebut.

Penulis: Fatmawati

Editor: Dinar Wahyuni

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *