Opini

Kemelut Pandemi Menyulut Krisisnya Kepercayaan Publik

Sepele, kata yang mungkin dapat menggambarkan tindakan pemerintah saat dunia sedang heboh akan kehadiran Covid-19. Sebuah virus mematikan yang disinyalir kuat berasal dari Wuhan, China dan telah menjangkiti jutaan orang di dunia. Tapi, tidak bagi Indonesia, karena di awal pemerintah santai menepis keberadaan Covid-19 di tanah air dan hanya mengimbau masyarakat untuk tidak resah.

Segala tindak tanduk pemerintah dalam meminimalisir kepanikan rakyatnya pun nampak kurang diimbangi dengan pencegahan. Pasalnya, kala itu arus keluar masuk Indonesia yang tidak diperketat telah memicu sebarang orang bebas untuk melakukan mobilitas. Terlebih, Indonesia kerap menjadi persinggahan para pelancong mancanegara dalam bepergian. Kemudian, prediksi peneliti dari Universitas Harvard soal keberadaan Covid-19 di Indonesia juga ditentang para pejabat pemerintahan. Hal ini semakin menunjukan bahwa pemerintah seakan-akan terlalu takabur optimis Indonesia akan terbebas dari terjangan bencana Covid-19.

Akibat rasa tidak percaya pejabat negara yang mulai menggunung sudah menyebabkan sebagian masyarakat geram. Puncaknya pun kian terasa saat Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Berbagai kegaduhan mulai bermunculan dan aksi menyalahkan semrawutnya tindakan pemerintah pun terus dilayangkan.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia mengenai Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik Menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan periode 24 September sampai 30 September 2020, menunjukkan bahwa sebanyak 60,3 persen responden percaya Presiden Jokowi dapat mengatasi Covid-19. Sementara itu, Menkes Terawan hanya dipercayai oleh sebanyak 45,6 persen responden saja. YouGov per 18 Mei 2020 juga melakukan survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerima informasi melalui tenaga medis, teman atau saudara, pemerintah dan media. Hasilnya didapati bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintah sebesar 76 persen.

Jelas bahwa angka tersebut relatif cukup baik. Walaupun, kenyataanya masih ada segelintir masyarakat yang tidak sama sekali menaruh kepercayaan pada pemerintah. Terutama dalam hal penerapan kebijakan protokol kesehatan. Kebijakan yang sejatinya digaungkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, malah terkesan tebang pilih dan tidak tegas. Sehingga banyak dijumpai masyarakat yang mengabaikan aturan tersebut. Berbagai kerumunan dengan tetap dan tanpa menggunakan masker tak mampu dielakkan. Lantaran, pembuat dan pelaksana kebijakan pun sering kali tertangkap basah melanggar peraturan yang berlaku.

Mirisnya lagi, di tengah sibuknya menggaungkan penerapan protokol kesehatan, pemerintah malah membuat ulah. Disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu, telah merusak seluruh usaha kuat selama ini. Terlepas dari baik buruknya pengesahan RUU Cipta Kerja yang katanya demi kepentingan rakyat semata. Tapi, tindakan pemerintah tetap salah, gejolak penolakan oleh elemen masyarakat dengan melakukan demonstrasi pun memicu timbulnya klaster baru penyebaran Covid-19. Pada akhirnya hanya menyundut Indonesia semakin terperosok dalam kesusahan pandemi Covid-19. Harapan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan pun berubah jadi mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, sikap tidak percaya yang dipertontonkan oleh pejabat negara di awal kemunculan Covid-19 juga ikut dipraktekkan sebagian masyarakat. Dimana, kehebohan pernah terjadi ketika salah satu keluarga korban membawa pulang paksa jenazah pasien Covid-19 dari rumah sakit. Karena merasa tidak percaya bahwa kerabatnya meninggal dunia dalam keadaan terpapar Covid-19. Tentu keadaan ini amat memperihatinkan dan perlunya peran pemerintah dalam mengayomi dan memberikan sosialisasi. Agar bentuk ketidakpercayaan yang mulai terpatri tidak lagi menyumbang terjadinya krisis kepercayaan berkepanjangan.

Krisis kepercayaan yang kian menurun di kala pandemi makin diperparah pula oleh praktik kepentingan politik. Acap kali isu daerah zona merah sengaja dibuat dengan memanipulasi jumlah data pasien terkonfirmasi positif. Ditambah lagi dengan adanya isu rumah sakit yang sengaja membuat pasien terjangkit Covid-19 demi memperoleh kucuran anggaran dari pemerintah. Sehingga pandemi dijadikan ladang oleh oknum kotor untuk meraup keuntungan yang membawa kerugian pada masyarakat luas.

Penulis: Juniancandra Adi Praha

Editor: Desi Rahma Sari

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!