Suara Pembaca

Jurnalistik tanpa Kode Etik

Semakin berkembangnya  zaman maka dapat diartikan semakin maju kualitas zaman tersebut. Namun dalam perkembangan zaman tersebut terdapat juga dampak yang mengiringinya. Teknologi di era globalisasi mengalami perkembangan yang sangat cepat khususnya di bidang teknologi informasi. Penyebaran berita dan informasi baik dalam lingkup regional maupun internasional dapat tersebar secara luas dan cepat yang sayangnya tidak diiringi dengan sikap bijak dari mereka (yang menganggap ataupun diakui) sebagai para jurnalis. Setiap hari kita mengonsumsi berita dan informasi baik melalui media cetak, televisi, maupun smartphone yang kita pakai setiap saat, terutama para jurnalis.

Perkembangan teknologi mendukung kemajuan kegiatan Jurnalistik. Media penyebaran berita mulanya menurut sejarah romawi kuno masa pemerintahan Julius Caesar (100-44SM) merujuk pada “Acta Diurna” yakni papan pengumuman yang digunakan untuk mencatat hasil sidang dan kegiatan senat yang diperbarui setiap hari, maka sejak itu Julius Caesar dinobatkan sebagai Bapak pers dunia sehingga kemajuan jurnalis sekarang yang bisa menyebarkan informasi dan berita secara cepat melalui banyak media (terutama media cetak dan media online).

Dengan derasnya arus informasi demikian, keaktualan dari berita dan informasi tersebut tak terbendung sehingga banyak oknum yang mengaku jurnalis menyebarkannya secara asal tanpa memandang kode etik. Padahal jelas dalam kode etik menjamin keprofesionalan seorang jurnalis, mulai dari sikap wartawan yang harus berimbang, tidak membuat berita bohong (hoax), dan tidak menulis berita atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka serta penulisan harus sesuai dengan pedoman EBI (Ejaan Bahasa Indonesia).

Di Indonesia, kode etik jurnalistik baru ada pada tahun 1947, setahun setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dibentuk di Solo. Lalu setelah tahun-tahun berikutnya muncul berbagai organisasi wartawan lain yang memiliki kode etik sendiri dan memiliki dualisme kode etik. Akhirnya pada 1969, keluarlah peraturan pemerintah mengenai wartawan yang mana mewajibkan wartawan menjadi anggota organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Dan pada 1975, organisasi wartawan yang disahkan pemerintah yaitu PWI. Seiring berganti era reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999 lahir UU No.40 tahun 1999 tentang pers yaitu pasal 7 ayat 1, UU ini membebaskan wartawan memilih organisasinya sehingga muncul organisasi wartawan baru yang memproduksi banyak kode etik jurnalis dan terakhir pada 14 Maret 2006, gabungan organisasi pers ditetapkan kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan dewan pers No. 03/SK-DP/III/2006 dan mengandung empat asas yaitu demokratis, profesionalitas, moralitas, dan supremasi hukum.

Namun kenyataanya saat ini banyak media-media yang sudah dikuasai oleh pihak tertentu untuk memberikan citra baik terhadap pihaknya dan bersifat tidak berimbang. Sebut saja stasiun televisi yang ada saat ini, kita tentunya dapat membedakan mana sang pemilik stasiun televisi tersebut yang terus menerus memberitakan kebaikan pihak tertentu dan menutupi hal yang dapat menjadi aib bagi pihak stasiun televisi tersebut.

Persaingan antar pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam memanfaatkan arus berita dan informasi saat ini yang mudah didapat dan banyak dibaca masyarakat menggunakan cara yang bertolak belakang dari etika jurnalis. Hoax muncul dari zaman presiden Soekarno yang tertipu oleh Raja dan Ratu kubu “abal-abal” hingga zaman presiden Jokowi sekarang tentang “Serbuan Jutaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia” dikarenakan mudahnya oknum menyebarkan hoax tersebut khususnya melalui media online (jejaring sosial). Fenomena hoax di Indonesia saat ini dapat dibilang cukup parah karena banyak sekali hoax yang beredar dan memengaruhi pemikiran masyarakat sehingga Polri saat ini membentuk Tim Cyber untuk memberantas hoax serta menangkap oknum pembuat hoax tersebut.

Terbaru ini kasus penistaan agama oleh ahok muncul banyak sekali media yang pro dan kontra dalam kasus ini sehingga memperkeruh suasana persidangan dan membawa isu SARA yang dapat memecah belah kesatuan NKRI. Beberapa media saat ini sering memojokkan salah satu suku, agama maupun ras yang sebenarnya dilarang dalam kode etik sehingga timbul diskriminasi yang dapat memicu konflik antar masyarakat.

Kesemrawutan kegiatan jurnalistik saat ini harus lebih diatur dengan ketat jika tidak ingin masyarakat menjadi terpecah belah karena pemikirannya terpengaruhi. Diperlukan koordinasi antar pemerintah dan jurnalis untuk mengontrol penyebaran berita dan informasi agar yang sampai ke masyarakat berita dan informasi yang sebenar-benarnya. Masyarakat pun juga harus lebih selektif dan bertabayun dalam menerima berita dan informasi agar tidak mudah percaya begitu saja kepada hal yang belum tentu benar adanya. Agar berita dan informasi itu bukan lagi jadi hal yang dapat memecah belah masyarakat tetapi menjadi hal yang dapat mendukung kemajuan negara Indonesia.

 

penulis: As’at Rahmat Setiawan/ Universitas Sriwijaya (asatrahmat@gmail.com)

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!