Opini

“Cilakanya” Omnibus Law

Beberapa hari yang lalu tagar #GejayanMemanggilLagi menjadi trending topic di Twitter. Aksi Kali ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law. Banyak warganet menggaungkan tagar tersebut, dibuktikan dengan cuitan yang memuat tagar #GejayanMemanggilLagi mencapai angka lebih dari 2.500, hal ini dilengkapi dengan kritik terhadap pemerintah atas Omnibus Law.

Banyaknya reaksi penolakan terhadap Omnibus Law berarti banyak pula orang yang mulai perhatian dengan nasib lingkungan hidup serta kelas pekerja di mata negara. Apa sebenarnya Omnibus Law? Mengapa kehadirannya ditolak banyak pihak?

Omnibus Law merupakan produk regulasi baru yang dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya, mengatur banyak hal dalam satu undang-undang saja. Omnibus Law disebut juga sebagai UU Sapu Jagad. Mengapa Sapu Jagad? Karena Omnibus Law akan menjadi satu-satunya rujukan, mengalahkan undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Topik yang sedang ramai diperbincangkan yakni Omnibus Law tentang kemudahan Investasi di Indonesia. Yaitu RUU Cipta Kerja yang sebelumnya disebut RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, dan RUU UMKM.

Omnibus Law dibentuk Pemerintah RI dengan narasi agar terciptanya iklim investasi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengurangi angka pengangguran, dan kepastian hukum dalam usaha.

Hm.. Jika ditilik kembali, narasi tersebut justru berbalik untuk melumpuhkan hak atas kehidupan yang layak, hak atas keselamatan lingkungan hidup, bahkan menjurus pada pengekangan atas kebebasan pers.

Bagi pekerja, aturan ini merugikan karena banyak hak buruh yang dilenyapkan. Misal, jumlah pesangon diturunkan, dimudahkannya PHK, dihapuskan cuti penting seperti cuti haid dan melahirkan, hingga perubahan upah menjadi per jam yang membuat pekerja serupa mesin produksi, dan bahkan pekerja tidak leluasa berserikat karena merasa harus terus bekerja demi mencapai target perusahaan.

Bagi lingkungan hidup, aturan ini juga merugikan karena di dalam draf RUU Omnibus Law terdapat pasal-pasal yang mengabaikan isu lingkungan demi mengakomodasi kemudahan pembuatan usaha. Salah satunya, penghapusan izin lingkungan. Padahal, seharusnya izin lingkungan tetap disertakan untuk perusahaan. Wacana ini dinilai sebagai upaya memberi kenyamanan bagi perusahaan agar tidak perlu riweuh dengan perkara lingkungan hidup yang selama ini menjadi hambatan bagi mereka. Di sisi lain, hadirnya regulasi ini membuat perusahaan terbebas dari jangkauan hukum.

Well, hadirnya Omnibus Law juga mengancam kebebasan pers. Lah, mengapa pers ikut-ikutan diatur dalam Omnibus Law? Apakah pemerintah merasa pers bisa mengganggu keberadaan investor di Indonesia? Atau dengan dengan maksud mengontrol media agar tidak menganggu kepentingan kelompok oligarki? Semoga saja ini hanya pikiran buruk penulis. Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan membuat peraturan pemerintah perihal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12.

Pasal 9 memuat ketentuan mengenai perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka. Jika RUU ini disahkan akan membawa pada pengalaman buruk orde baru , melalui Peraturan Pemerintah (PP) di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam bidang pers. Menggunakan dalih administratif untuk mengekang kebebasan pers hingga melakukan pembredelan.

Apabila terdapat sengketa pers seperti penyebaran berita bohong oleh suatu media, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah status lembaganya berbadan hukum atau tidak. Padahal, penyelesaian sengketa pers tidak berbicara tentang apakah wadah tersebut berbadan hukum atau tidak, melainkan selama objek tersebut adalah karya jurnalistik, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah pemberitaan dan kode etiknya.

Sanksi administratif yang dicanangkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur apabila lembaga tersebut belum atau tidak berbadan hukum, Seperti Pers Mahasiswa yang notabenenya juga melakukan kerja jurnalistik berdasarkan kode etik jurnalistik. Permasalahannya, apabila terjadi sengketa pers yang berasal dari media yang belum atau tidak berbadan hukum dapat diberlakukan sanksi administratif serta terjadinya potensi penghukuman secara pidana, contohnya seperti pencemaran nama baik, dsb. Potensi-potensi inilah yang menjadi ancaman bagi kebebasan insan pers.

Semoga saja insan pers tidak diboyong pemerintah kembali ke masa orde baru yang kelam. Semoga para pekerja tidak kehilangan haknya untuk hidup sejahtera. Semoga manusia dan lingkungan hidup tetap saling menjaga untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Besar harapan pada pemerintah untuk dapat bijak mengambil keputusan dan mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk segenap elemen masyarakat mari rapatkan barisan, hanya ada satu kata: Tolak!

Penulis : Annisa Dwi Kurnia
Editor : Desi Rahma Sari

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!