Editorial

BPJS Sifatnya Wajib, Pemerintah Tetapkan Kenaikan Iurannya

Pemerintah telah menetapkan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat mulai 1 Januari 2020.

Penggunaan BPJS wajib sifatnya kepada masyarakat untuk menggunakan serta membayar BPJS, apabila tidak membayar iuran maka akan dikenakan sanksi dengan tidak bisa membuat SIM, Paspor, dll. Saat ini hal tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat, baik dari kalangan menengah atas maupun menengah bawah. Berikut rincian peningkatan iuran peserta BPJS :

  • Kelas I, semula 80 ribu naik menjadi 160 ribu.
  • Kelas II, semula 51 ribu naik menjadi 110 ribu.
  • Kelas III, semula 25 ribu naik menjadi 42 ribu.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga wajar apabila terjadi aksi maupun demonstrasi untuk menentang keputusan dari pemerintah. Masyarakat akan menentang apabila dirasa adanya keputusan yang dapat menyulitkan. Sejatinya, pemerintah bekerja untuk menyejahterakan rakyatnya.

Pemerintah menaikkan iuran BPJS karena adanya defisit anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Indonesia. PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi orang yang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai program jaminan kesehatan. Defisit anggaran juga terjadi karena pemerintah salah sasaran kepada masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan PBI dari pemerintah. Karena nyatanya, masyarakat yang terbilang mampu juga mendapatkan PBI.

Apakah dengan meningkatkan iuran yang sangat signifikan/ekstrim tersebut sudah bisa menutupi defisit anggaran di negara ini?

Dengan sistem iuran BPJS sebelumnya saja masyarakat masih banyak yang menunggak, apalagi jika dinaikkan. Sebab, dalam sistemnya BPJS terdapat pembagian golongan kelas sesuai dengan porsinya. Penaikan iuran ini juga memunculkan masalah, dimana masyarakat yang tergolong kelas I ingin turun ke Kelas II, Kelas II ingin turun ke Kelas III, terus bagaimana dengan masyarakat yang tergolong di Kelas III? Sepertinya itu akan memicu adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat. Untuk masyarakat miskin yang hanya mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya saja juga sangat berpotensi untuk menunggak iuran BPJS.

Kebanyakan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia dalam hal kesehatan lebih memilih membeli obat murahan (membeli di toko kecil), pikirnya daripada membayar iuran BPJS lebih baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Memang telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Namun masyarakat menengah bawah juga kebanyakan kurang dalam pendidikan, untuk itu mereka tidak tahu hukum dan tidak tahu pentingnya BPJS dari pemerintah.

Apakah sistem pemerintah yang mewajibkan BPJS ini seakan-akan menekan masyarakat miskin?

Masyarakat juga enggan menggunakan BPJS dikarenakan pelayanan yang tidak memuaskan di rumah sakit atau diskriminasi dalam hal pelayanan kesehatan. Beberapa rumah sakit lebih mendahulukan pelayanan kesehatan kemasyarakat menengah atas sedangkan lambat dalam melayani masyarakat menengah bawah. Hal tersebut tentunya memicu masyarkat untuk menunggak iuran BPJS.

Dalam hal ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan BPJS. Pemerintah juga jangan mengambil keputusan dengan melihat semua masyarakat itu sama. Kemudian, perlu pengkajian yang lebih tepat mengenai sanksi yang diberikan kepada penunggak yaitu tidak dapat membuat SIM, Paspor, dll. Dengan sanksi tersebut, membuat masyarakat miskin untuk tidak menggunakan dan membayar iuran BPJS karena tidak mempuyai kendaraan. Jadi sanksi tersebut hanya berlaku untuk masyarakat mampu, sehingga perlu pemerintah untuk mengkaji ulang sanksi yang diberikan.

Penulis : Redaksi

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *