Aliansi Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Aliansi KM Unsri) melaksanakan konsolidasi akbar untuk menyerahkan penolakan dan tuntutan kepada pihak Rektorat Unsri terkait dengan Pemilihan Raya Mahasiswa Unsri 2023 di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Unsri Indralaya, pada Kamis (23/02).
Aksi tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa yang sudah berkumpul di depan ruang kerja Wakil Rektor III Unsri, Iwan Stia Budi, untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, sampai aksi tersebut berakhir, tidak ada satu pun dari pihak rektorat yang menemui para mahasiswa tersebut.
Dinar, selaku Gubernur Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri (Gubma Fisip Unsri) menjelaskan bahwa aksi ini dilaksanakan untuk menolak proses pelaksanaan pemira yang diselenggarakan oleh pihak rektorat yang dinilai dari awal pembentukan aturan, sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara tidak transparan dan dianggap melukai nilai demokrasi. “Kami ingin bertemu pihak rektorat untuk menyampaikan secara langsung bahwa apa yang kami temukan (di pelaksanaan Pemira sekarang) ini salah, kemudian kami juga ingin bertemu dengan panitia pemilihan karena yang mereka lakukan itu tidak transparan,” ungkapnya.
Dinar juga melihat bahwa Pemira ini berisiko untuk dimanfaatkan oleh pihak rektorat agar bisa menyelundupkan kepentingan mereka seperti pelemahan gerakan-gerakan mahasiswa.
Dinar juga mengungkapkan jika seandainya pihak rektorat masih enggan memberikan respon atau tanggapan mengenai tuntutan dari aliansi KM Unsri, maka mahasiswa dan mahasiswi akan menjalankan sidang umum mahasiswa. “Jalan terakhir yang saya rasa mahasiswa dan mahasiswi akan ambil adalah sidang umum mahasiswa sebagai sebuah sikap untuk merebut kedaulatan mahasiswa kembali.”
Hingga berita ini diterbitkan, pihak rektorat belum memberikan tanggapan terkait aksi ini.
Penulis: Ram
Editor: Ayi
