PALEMBANG, GELORASRIWIJAYA.CO – Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Selatan (BEM SS) mengadakan Seruan Aksi Mimbar Bebas dan Pernyataan Sikap terkait isu nasional dan kedaerahan Sumatera Selatan (Sumsel) di Bundaran Air Mancur Palembang, Senin (21/10).
Supiyandi, Menteri Luar Negeri BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Sriwijaya (Unsri), mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya dan tuntutannya pun tidak jauh berbeda. Kegiatan ini diadakan karena beberapa hal, seperti pada isu nasional mengenai sikap belum jelas dari Presiden Republik Indonesia (RI) mengenai Peraturan Perundang-undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) dan Rancangan Undang Undang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP), serta pada isu kedaerahan mengenai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), ekonomi tidak merata, pendidikan yang berantakan, jaminan kesehatan yang melemah, asap yang tak kunjung selesai, serta hukuman bagi para korporat yang tidak tegas.
Beberapa poin hasil konsolidasi terbuka yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah :
- Mendesak presiden mengeluarkan Perppu KPK.
- Menuntut negara untuk melindungi hak suara dan hak berdemokrasi seluruh rakyat Indonesia.
- Berkomitmen secara tegas bahwa BEM SS dan seluruh masyarakat Indonesia tetap akan selalu mengawal kinerja Jokowi-Ma’ruf selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024.
- Mengawasi janji Gubernur Sumsel dalam evaluasi satu tahun kerja.
- Mendesak Gubernur Sumsel untuk menyelesaikan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan menindaklanjuti hukum para korporat.
- Menolak kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menuntut pemerintah mencari solusi defisit anggaran BPJS yang tidak membebani rakyat.
- Mendesak Gubernur Sumsel membenahi Program Sekolah Gratis.
Yudha, salah seorang polisi yang menjaga aksi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat baik. “Sejauh ini, Saya amati kegiatan ini sangat baik, semoga setiap aksi dapat berjalan damai, menyatakan pendapat dengan baik dengan tidak melanggar hukum,” ujarnya.
Penulis : (apn)
Editor : (oya)
