Opini

Bandar Judi dan Keterkaitanya Dengan Politik Uang

JAKARTA, GELORASRIWIJAYA.CO — Calon dengan elektabilitas dibawah rata-rata dan berada dalam daerah pemilihan yang dinamika politiknya tidak terlalu tinggi, sangat rentan melakukan politik uang demi kemenangan pada pemilu.

Politik uang menjadi salah satu penyakit dalam pemilihan umum di belahan dunia manapun, dan merupakan salah satu gangguan terhadap demokrasi disamping isu SARA dan kecurangan pemilu.

Selama ini stigma kita terhadap para pelaku politik uang selalu tertuju pada timses paslon atau orang yang mungkin menjadi suruhannya, tak sepenuhnya salah kalau dilihat kepentingan yang melatarbelakangi, tapi di beberapa daerah ada sekelompok orang yang tidak memiliki kepentingan politik tertentu, namun di tiap kali penyelenggaraan pemilu mereka banyak terlibat dalam politik uang, mereka adalah para bandar judi.

Tahun 2018 menjadi tahun yang menjanjikan bagi para bandar judi dari kelas cere hingga kelas kakap, mengingat tahun ini adalah penyelenggaraan piala dunia 2018 di Russia, bukan rahasia umum bahwa sepakbola adalah meja taruhan yang panas apalagi di tahun piala dunia, namun di meja para bandar tahun ini juga ada menu lain yang tak kalah menjanjikan, karena Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak pada 27 Juni 2018. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, bahwa pilkada 2018 masuk dalam bursa taruhan para bandar judi.

Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia mengatakan “Semakin kecil modal sosial dari suatu kandidat, itu yang semakin besar melakukan politik uang. Satu aktor penting yang belum diungkap, mereka adalah aktor penentu siapa yang akan menang Pilkada yaitu bandar,” kata Jojo di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta.

Pembagian uang biasanya dilakukan oleh para bandar untuk menjaga stabilitas bursa judi yang mereka sediakan, meskipun tidak secara signifikan mempengaruhi suara pemilu, namun banyaknya praktek tersebut yang pernah ditemukan di Jember, Sragen, dan Bekasi dapat mempengaruhi independensi pemilu.

Tidak main main, para bandar menurut jojo, memiliki tim yang digunakan untuk mendata suara mengambang dan masyarakat yang belum menentukan pilihan, orang-orang yang dipilih pun adalah masyarakat yang keterlibatanya dalam pemilu masih parokial, karenanya para bandar tersebut hanya beraksi di wilayah-wilayah terpencil dan dengan kondisi politik yang kurang fluktuatif.

“Untuk Jakarta, relatif agak susah orang melakukan pemberian barang. Masyarakatnya relatif lebih well educated,” tuturnya.

Karena faktor-faktor tersebut, bekas aktivis masa Reformasi 1998 itu pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah menerima uang atau barang dari aktor pelaku praktik politik uang.

Penulis : (Piky Herdiansyah)

Editor : Redaksi

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!